BI Rate Naik, Mandat BI Meluas

Akankah Pasar Modal Indonesia Membaik?

Penulis : Resha Aksatria Sakti | Editor: Ivan Rosanova

Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan pasar pada minggu ini. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global, BI mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan. Selain itu, di minggu sebelumnya, pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas mandat Bank Indonesia. Kedua perkembangan ini memunculkan pertanyaan penting bagi pelaku pasar : sejauh mana perubahan kebijakan tersebut akan memengaruhi daya tarik investasi pasar modal Indonesia?

BI Rate Kembali Naik Demi Menjaga Stabilitas Rupiah

Sepanjang awal 2026 hingga saat ini, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 土8%. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal dan domestik, di mana ketegangan geopolitik global membuat harga bahan baku melonjak, arah kebijakan pemerintah yang penuh ketidakpastian, serta melemahnya tingkat kepercayaan investor asing memicu arus keluar modal asing (foreign outflow) dari pasar domestik.

Sebagai respons, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa, 9 Juni 2026 memutuskan untuk kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.  Kenaikan tersebut merupakan yang pertama dalam satu  tahun terakhir.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pelemahan rupiah yang lebih dalam dari perkiraan,  dengan tujuan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah serta menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah. Selain itu, BI juga meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing, antara lain : 

1. Kenaikan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan.
2. Pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%.
3. Pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan.
4. Peningkatan intensitas operasi moneter, baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Secara teori, kenaikan suku bunga memberikan beberapa dampak terhadap pasar modal. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis rupiah seperti deposito dan obligasi pemerintah, dan  berpotensi mendorong sebagian investor mengalihkan dananya ke instrumen pendapatan tetap yang menawarkan imbal hasil lebih menarik dengan risiko yang relatif lebih rendah. Namun, di sisi lain, biaya pendanaan perusahaan berpotensi meningkat akibat beban bunga yang ikut meningkat, sehingga dapat menekan ekspansi bisnis dan pertumbuhan laba.  

Bagi investor, kondisi ini biasanya mendorong pendekatan yang lebih selektif dalam memilih saham. Sektor yang dinilai lebih defensif atau diuntungkan oleh suku bunga tinggi cenderung lebih diminati oleh investor dibandingkan dengan sektor yang lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga. 

Revisi UU P2SK: Mandat Baru bagi Bank Indonesia
Pasar juga mencermati perubahan penting dalam kerangka kelembagaan Bank Indonesia (BI) melalui revisi UU P2SK yang baru disahkan pada Kamis, 4 Juni 2026 dalam rapat paripurna DPR. Regulasi tersebut memperluas mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi kinerja bank sentral dan regulator sektor keuangan lainnya. Berdasarkan perubahan yang disahkan, bank sentral nanti akan memperoleh mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. 

Perlu diketahui, sebelumnya Bank Indonesia (BI) memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui tiga fungsi utama, yaitu pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pengelolaan ketiga bidang tersebut diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dioperasikan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan bidang tugas terkait. 

Pemerintah menilai perluasan mandat ini akan memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara lebih efektif. Dalam perspektif pemerintah, sinergi yang lebih kuat antara BI dan pemerintah diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Revisi UU P2SK ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, khususnya potensi berkurangnya independensi Bank Indonesia (BI). Perluasan mandat BI berpotensi meningkatkan kompleksitas pengambilan kebijakan moneter, Ketentuan yang berkaitan dengan Bank Indonesia dinilai berpotensi membuka ruang intervensi politik yang dapat mengancam independensi BI sebagai otoritas moneter. Kondisi ini menjadi risiko yang perlu diwaspadai karena kredibilitas bank sentral merupakan salah satu fondasi utama kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, pelaksanaan revisi UU P2SK akan menjadi salah satu aspek yang terus dipantau oleh pasar. Selain efektivitas koordinasi antarlembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investor juga akan mencermati bagaimana BI menjalankan mandat barunya dan tetap menjaga independensi di tengah penguatan fungsi pengawasan DPR.

Dampak terhadap Sektor Perbankan dan Sektor Terkait
Bagi sektor perbankan, kenaikan BI Rate umumnya memberikan dampak yang beragam. Dalam jangka pendek, bank dengan proporsi dana murah (CASA) yang tinggi berpotensi dapat menjaga atau meningkatkan Net Interest Margin (NIM). Kondisi ini terjadi karena ketika suku bunga naik, pendapatan bank meningkat akibat penyesuaian bunga pinjaman, sedangkan biaya dana yang dikeluarkan relatif stabil. Namun, apabila suku bunga tinggi berlangsung terlalu lama, permintaan kredit berpotensi melambat karena dunia usaha dan masyarakat cenderung menunda ekspansi maupun konsumsi berbasis pembiayaan. Selain itu, kualitas aset juga perlu dicermati karena beban bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL). Segmen korporasi maupun rumah tangga akan menghadapi beban cicilan yang lebih besar sehingga kemampuan pembayaran utang dapat tertekan. Apabila rasio kredit bermasalah meningkat, bank perlu membentuk pencadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi potensi kerugian, yang pada akhirnya dapat menekan profitabilitas.

Sektor properti adalah salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kenaikan suku bunga acuan umumnya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memperlambat penjualan properti residensial. Bagi nasabah KPR eksisting yang berada dalam periode bunga mengambang (floating rate), cicilan bulanan mereka akan otomatis membengkak. Sementara bagi nasabah baru, bunga tetap (fixed rate) yang ditawarkan bank juga akan menjadi lebih tinggi dan kurang menarik. Sama seperti konsumen, pengembang (developer) mengandalkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konstruksi dari bank untuk mendanai proyek mereka. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman ini membengkak, yang secara tidak langsung menaikkan biaya produksi proyek properti sekaligus berisiko menurunkan margin keuntungan. 

Dampak terhadap sektor konstruksi juga perlu diperhatikan. Sektor ini terkenal sebagai sektor heavy leverage, artinya mereka beroperasi dengan rasio utang yang sangat tinggi untuk mendanai proyek jangka panjang. Proyek-proyek seperti jalan tol, pelabuhan, dan jalur kereta membutuhkan modal besar dari pinjaman bank atau obligasi, sehingga biaya bunga atas utang-utang tersebut melonjak tajam, yang langsung menekan margin laba bersih.  Selain itu, apabila kenaikan suku bunga menyebabkan perlambatan investasi swasta, permintaan terhadap proyek konstruksi baru berpotensi menurun.

Kesimpulan
​Kenaikan BI Rate di pertengahan tahun 2026 ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dalam menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan risiko inflasi di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, revisi UU P2SK menghadirkan babak baru bagi peran Bank Indonesia dengan mandat yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kenaikan suku bunga berpotensi memberikan tekanan pada sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pendanaan, seperti properti dan konstruksi, sementara sektor perbankan masih memiliki peluang untuk mempertahankan kinerja melalui pengelolaan margin bunga yang baik. 

Bagi investor, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global. Pasar akan terus mengawasi bagaimana independensi dan kredibilitas Bank Indonesia tetap terjaga dalam menjalankan mandat barunya.

Sumber Referensi :
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2811926.aspx
https://money.kompas.com/read/2026/06/06/093200226/uu-p2sk-direvisi-gairah-pasar-modal-ri-bisa-bangkit-?page=all#page2